PP HIMMAH Apresiasi Langkah Tegas Menteri Kehutanan Cabut 22 Izin PBPH

JAKARTA | Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) bersilaturrahmi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Rumah Dinas Menteri, Jakarta Selatan, pada Kamis, 15 Januari 2026. Pertemuan ini menjadi wadah bagi HIMMAH untuk menyampaikan apresiasi atas kebijakan pencabutan 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dinilai sebagai akar masalah bencana di Pulau Sumatera.

Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution, yang didampingi oleh jajaran pengurus inti Sekretaris Jenderal Sukri Soleh Sitorus, Wakil Ketua Umum Fadlan Zainuddin Siregar, dan Wakil Sekretaris Jenderal Imam Sahala Martua Pohan menegaskan dukungan penuh atas langkah tegas Menteri Raja Juli Antoni. "Kami mendukung penuh langkah tegas Bapak Menteri dalam mencabut 22 izin perusahaan. Ini adalah langkah konkret untuk menyelamatkan hutan kita," ujarnya usai pertemuan.

Razak menyampaikan bahwa PP HIMMAH menilai langkah Menteri Raja Juli Antoni sudah tepat dan perlu didukung penuh demi menjaga kelestarian hutan Indonesia. HIMMAH juga mendesak agar tindakan tegas diambil terhadap para mafia hutan yang melakukan perambahan ilegal. "Para mafia hutan harus ditindak tegas! Kejahatan mereka mengancam keberlangsungan ekosistem alam dan keselamatan hidup orang banyak," tegas Razak.

Lebih lanjut, Razak menyoroti kepemimpinan Raja Juli Antoni yang relatif muda sebagai bukti kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. HIMMAH berkomitmen untuk terus mengawal setiap kebijakan dan langkah tegas Menhut Raja Juli khususnya yang berkaitan dengan sektor kehutanan.

"Kami mengapresiasi kepemimpinan Bapak Raja Juli Antoni yang memiliki latar belakang aktivis. Beliau sangat memahami suka duka masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil sudah pasti berpihak pada rakyat dan untuk kemajuan Indonesia," ungkap Razak. Ia menambahkan, "Bagi kami, Kanda Menteri Raja Juli Antoni adalah representasi anak muda Indonesia yang memiliki kecakapan dalam memimpin."

Di samping itu, Razak mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mudah percaya pada isu-isu negatif yang beredar di media sosial mengenai Menteri Kehutanan. Ia menekankan pentingnya memberikan masukan yang konstruktif dan mengawal kebijakan yang ada.

"Mari kita dukung bersama kebijakan ini. Semoga langkah Bapak Menteri dalam mencabut 22 izin perusahaan membawa berkah dan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

PP HIMMAH Apresiasi Langkah Tegas Menteri Kehutanan Cabut 22 Izin PBPH

Berita Lainnya

PP HIMMAH : Penempatan Polri di Bawah Presiden Paling Ideal Jaga Netralitas dan NKRI

Dari Magrib Hingga Diskusi Intelektual: "Himmah Mengaji" PP HIMMAH Terus Bergelora

Hadiri Rilis Akhir Tahun Polri, Ketum PP HIMMAH: Torehkan Segudang Prestasi Bukti Polri Untuk Masyarakat